Akuntansi Pemerintahan Adalah : Definisi, Tujuan, Karakteristik

Posted on

AkuntansiLengkap.com – Akuntansi pemerintahan mulai berkembang pesat di era saat ini, akuntansi pemerintahan menjadi bidang akuntansi yang berfungsi untuk mengurusi urusan-urusan pemerintahan (publik).

akuntansi pemerintahan adalah

Pengertian Akuntansi Pemerintahan Menurut Para Ahli

Menurut Kustadi Arinta, Akuntansi Pemerintahan adalah sistem akuntansi yang diterapkan di bagian keuangan Negara (public finance), dan khususnya pada tahap pelaksanaan anggaran (budget execution), termasuk pengaruh yang ditimbulkannya, baik yang bersifat seketika atau yang lebih permanen pada seluruh tingkatan dan unit pemerintahan.

Bachtiar Arif dkk (2003) Akuntansi Pemerintahan didefinisikan sebagai aktivitas pelayanan jasa guna menyediakan informasi keuangan pemerintah. Yang mengacu pada siklus akuntansi pemerintahan seperti: proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran transaksi keuangan pemerintah beserta penafsirannya.

Abdul Halim (2002:143) Akuntansi Pemerintahan adalah kegiatan jasa dalam rangka menyajikan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan dari entitas pemerintahan. Guna pengambilan keputusan ekonomi dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah dan tindakan.

Revrisond Baswir (2000:7) Akuntansi Pemerintahan merupakan akuntansi untuk lembaga non profit yaitu, merupakan akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan. Meskipun lembaga pemerintah pada umumnya berukuran besar, namun sebagaimana dalam perusahaan ia masih tergolong lembaga mikro.

Baca juga: 12 Pihak Pemakai Informasi Akuntansi

Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Tujuan akuntansi pemerintahan menurut para ahli, Bachtiar Arif, Mukhlis dan Iskandar menyatakan beberapa tujuan diantaranya:

  1. Akuntabilitas

Keuangan Negara yang dikelola harus mampu dipertanggungjawabkan sesuai amanat konstitusi yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 5.

  1. Manajerial

Akuntansi pemerintahan memungkinkan pemerintah membantu merancang penyusunan APBD dan strategi pembangunan dan pengendalian atas kegiatan dalam rangka pencapaian ketaatan perundang-undangan, efisiensi, efektifitas dan ekonomis.

  1. Pengawasan

Keuangan di pemerintahan terdiri dari pemeriksaan keuangan secara umum, pemeriksaan ketaatan dan pemeriksaan operasional atau manajerial.

Baca juga: Akuntansi Manajemen

Karakteristik Akuntansi Pemerintahan

Seperti pada sistem akuntansi yang lainnya, akuntansi pemerintahan memiliki karakteristik tersendiri. Berdasarkan tujuannya,  Bachtiar Arif, Mukhlis dan Iskandar menyebutkan beberapa karakteristik akuntansi pemerintahan sebagai berikut:

  1. Tugas pemerintah adalah berorientasi kepada pelayanan publik bukan pada laba sehingga dalam akuntansi pemerintahan tidak ditemukan laporan laba (income statement) dan treatment akuntansi yang brekaitan denganya.
  2. Pemerintah melakukan pembukuan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan.
  3. Akuntansi pemerintahan memungkinkan penggunaan lebih dari satu jenis dana.
  4. Akuntansi pemerintah bersifat kaku dikarenakan sangat bergantung kepada peraturan undang – undang.
  5. Akuntansi pemerintahan tidak mengenal perkiraan modal dan laba ditahan dalam neraca.

Baca juga: Perbedaan Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional

Syarat Akuntansi Pemerintahan

Terdapat beberapa syarat akuntansi pemerintahan yang harus dipenuhi sesuai dengan standar akuntansi, tujuan dan karakteristik. Supaya dapat memenuhi akuntabilitas keuangan negara yang memadai.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan pedoman terkait akuntansi pemerintahan (A Manual Govermental Accounting). Dapat diringkas oleh Bachtiar Arif dkk sebagai berikut:

  1. Sistem Akuntansi Pemerintahan dapat memenuhi persayaratan UUD, UU dan peraturan lain.
  2. Sistem Akuntansi Pemerintahan harus disesuaikan dengan klasifikasi anggaran yang telah disetujui serta diintegrasikan pemerintah dan lembaga legislatif.
  3. Sistem Akuntansi Pemerintahan harus mengembangkan perkiraan – perkiraan untuk mencatat transaksi terjadi. Perkiraan yang dibuat harus dapat menunjukkan akuntabilitas keuangan pemerintahan yang handal.
  4. Perkiraan yang dibuat merupakan analisis ekonomi atas data keuangan dan mengklasifikasi jenis transaksi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam rangka pengembangan perkiraan nasional.
  5. Sistem Akuntansi Pemerintahan memudahkan pemeriksaan aparatur negara. (Baca: Akuntansi Sektor Publik)

Sistem Akuntansi Pemerintah dapat disimpulkan sebagai sistem akuntansi yang digunakan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga non profit.

Gravatar Image
Accounting Blogger, Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. Materi artikel, penulis rangkum dari berbagai sumber. Kritik dan saran, silahkan dikirimkan melalui halaman kontak website.